Persidangan antara Elon Musk dan OpenAI telah memasuki tahap argumen penutup (closing arguments). Di tengah sorotan global, satu pertanyaan mendasar mencuat ke permukaan: apakah Sam Altman, CEO OpenAI, benar-benar bisa dipercaya? Pertanyaan ini bukan sekadar urusan hukum semata, melainkan menyentuh fondasi kepercayaan terhadap seluruh industri kecerdasan buatan.
Kesaksian Altman di Kongres Jadi Titik Api Persidangan
Pengacara Musk, Steve Molo, secara langsung mengonfrontasi Altman di kursi saksi mengenai pernyataannya di hadapan Kongres Amerika Serikat. Altman sebelumnya menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki kepemilikan (equity) di OpenAI. Namun, fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa ia memiliki kepemilikan melalui Y Combinator, akselerator startup yang pernah ia pimpin.
Menanggapi hal ini, Altman memberikan klarifikasi dengan menyatakan bahwa ia mengasumsikan semua pihak memahami apa artinya menjadi passive investor dalam sebuah dana ventura. Pengacara Musk langsung menyanggah: "Benarkah? Apakah Anda pikir para anggota Kongres yang menginterogasi Anda benar-benar memahami hal itu?"
Menurut laporan Anthony Ha dari TechCrunch, sanggahan tersebut dinilai "somewhat fairly" — cukup tepat sasaran. Molo secara eksplisit menyatakan dalam argumen penutupnya bahwa "kredibilitas Altman adalah inti dari perkara ini."
Dua Gaya Bersaksi yang Kontras: Altman vs Musk
Podcast Equity milik TechCrunch mengangkat perbandingan menarik antara gaya bersaksi kedua tokoh ini.
Altman sendiri mengakui kecenderungannya untuk menghindari konfrontasi dan mengatakan apa yang ingin didengar orang lain — sebuah kelemahan yang ia klaim sedang ia perbaiki. Di sisi lain, jurnalis Kirsten Korosec mengingatkan bahwa Musk pun memiliki rekam jejak panjang dalam menyebarkan informasi yang menyesatkan di platform X (dahulu Twitter).
Sean O'Kane dari TechCrunch menyatakan secara tegas bahwa ia tidak mempercayai Altman. Namun ia menambahkan catatan penting: "Saya memang pada dasarnya tidak mempercayai hampir semua orang, jadi itu adalah baseline saya." O'Kane juga menganalisis bahwa motivasi utama Musk dalam mengajukan gugatan ini kemungkinan besar adalah untuk "melempar lumpur" kepada OpenAI dan kepada seseorang yang ia anggap telah meremehkannya — bukan semata-mata demi kemenangan hukum. Hasilnya, menurut O'Kane, semua pihak yang terlibat keluar dari persidangan ini dengan reputasi yang lebih buruk dari sebelumnya.
Masalah Kepercayaan yang Melampaui OpenAI
Korosec menegaskan bahwa pertanyaan soal kepercayaan ini jauh melampaui Altman atau OpenAI secara spesifik.
"Ini adalah pertanyaan mendasar bagi jurnalis teknologi, pembuat kebijakan, dan semakin banyak konsumen terhadap semua laboratorium AI. Pada akhirnya, ini bermuara pada soal kepercayaan. Kita tidak selalu memiliki cara untuk melihat ke dalam — semua ini adalah perusahaan swasta, dan masih banyak hal yang tersembunyi di balik tirai."
Pernyataan ini relevan bagi siapa pun yang menggunakan layanan AI seperti ChatGPT dalam keseharian. Ketika perusahaan-perusahaan AI terbesar di dunia beroperasi sebagai entitas swasta tanpa kewajiban transparansi publik yang ketat, satu-satunya jaminan yang tersisa adalah kejujuran para pemimpinnya. Korosec juga menambahkan bahwa niat baik sekalipun tidak menjamin hasil yang baik — penyalahgunaan atau kekacauan tetap bisa terjadi meski tujuan awalnya mulia.
Struktur Hukum dan Tuntutan Ganti Rugi yang Berubah
Perlu dipahami bahwa dalam persidangan ini, keputusan juri bukanlah keputusan final. Vonis juri bersifat advisory — rekomendasi semata. Hakim Yvonne Gonzalez Rogers yang akan menetapkan tanggung jawab hukum secara definitif.
Pertanyaan pertama yang harus dijawab oleh sembilan juri adalah apakah Musk mengajukan gugatan dalam batas waktu yang berlaku (statute of limitations). Jika tidak, persidangan berakhir di sini. Jika ya, proses berlanjut ke fase remedy yang dijadwalkan mulai hari Senin.
Tuntutan ganti rugi pun telah mengalami perubahan signifikan. Musk awalnya menuntut ganti rugi hingga $134 miliar (sekitar Rp 2.175 triliun). Kini, tuntutan tersebut bergeser ke arah pengembalian "keuntungan tidak sah" (unjust enrichment) kepada yayasan nirlaba OpenAI — sebuah perubahan strategi yang cukup mencolok.
Transformasi Struktur OpenAI: Dari Nirlaba ke "Sedikit Lebih Berorientasi Profit"
Gugatan Musk tidak bisa dilepaskan dari transformasi besar yang telah selesai dilakukan OpenAI. Pada Oktober 2025, OpenAI resmi berubah menjadi Public Benefit Corporation (PBC), dengan yayasan nirlaba terpisah yang memegang saham senilai $130 miliar (sekitar Rp 2.112 triliun) di divisi komersialnya.
Yang lebih mengejutkan, dokumen terbaru yang diajukan ke IRS mengonfirmasi bahwa kata "safely" (dengan aman) telah dihapus dari pernyataan misi OpenAI. Penghapusan ini secara langsung memperkuat argumen Musk bahwa OpenAI telah menyimpang dari misi awalnya sebagai organisasi yang mengutamakan keselamatan umat manusia.
Dari sisi kemitraan, Microsoft memegang saham senilai $13,5 miliar atau sekitar 27% kepemilikan. Pada April 2026, kedua pihak mengumumkan kesepakatan baru yang membatasi pembayaran bagi hasil dan memberi OpenAI keleluasaan untuk melayani pelanggan melalui penyedia cloud lain. Musk menuntut agar seluruh restrukturisasi ini dibatalkan.
Bagi pengguna dan pengamat industri AI di Indonesia, perkembangan ini patut dicermati. Ketika OpenAI — penyedia ChatGPT yang digunakan jutaan orang di seluruh dunia termasuk Indonesia — menghadapi pertanyaan serius soal transparansi dan tata kelola, hal ini menjadi pengingat bahwa ketergantungan pada layanan AI dari perusahaan swasta yang minim akuntabilitas publik membawa risiko tersendiri. Informasi mengenai dampak langsung persidangan ini terhadap ketersediaan layanan OpenAI di pasar Indonesia belum diumumkan secara resmi.
