Pengadilan Tinggi Delhi memerintahkan Apple untuk memberikan kerja sama penuh dalam penyelidikan antimonopoli App Store yang dilakukan oleh Komisi Persaingan India (Competition Commission of India/CCI). Permohonan Apple untuk menghentikan sementara proses hukum ditolak, sementara CCI dilarang mengeluarkan keputusan akhir hingga sidang berikutnya pada 15 Juli 2026.
Putusan Pengadilan: Kooperasi Penuh, Tapi Keputusan Akhir Ditunda
Berdasarkan laporan 9to5Mac, Apple dan CCI telah terlibat dalam perseteruan hukum panjang seputar penyelidikan antimonopoli App Store. Ketegangan memuncak ketika CCI mengeluarkan "ultimatum" kepada Apple untuk menyerahkan data keuangan, sekaligus menjadwalkan sidang akhir pada 21 Mei 2026. Apple merespons dengan mengajukan permohonan darurat ke Pengadilan Tinggi Delhi.
Putusan pengadilan pada akhirnya membagi posisi kedua pihak secara terpisah:
- Permohonan Apple untuk menghentikan seluruh proses CCI ditolak; Apple diwajibkan memberikan kerja sama penuh dalam penyelidikan
- CCI dilarang mengeluarkan keputusan akhir hingga sidang berikutnya pada 15 Juli 2026
- Apple diizinkan untuk memasukkan dokumen tertentu ke dalam catatan persidangan, meski isi dokumen tersebut tidak dirinci dalam perintah pengadilan
Secara ringkas, pengadilan memilih posisi tengah: penyelidikan tetap berjalan, namun kesimpulan akhir belum boleh dijatuhkan.
Inti Sengketa: Bukan Sekadar App Store, Melainkan Dasar Perhitungan Denda
Yang menjadi inti perselisihan bukan semata-mata praktik operasional App Store, melainkan kerangka perhitungan denda dalam undang-undang persaingan India yang telah direvisi. Melalui amandemen Undang-Undang Persaingan 2023, CCI kini berwenang menghitung denda berdasarkan omzet global (global turnover) perusahaan selama tiga tahun terakhir, dengan batas maksimum 10%—bukan lagi berdasarkan pendapatan domestik India semata.
Perbandingan kerangka hukum sebelum dan sesudah revisi:
| Aspek | Sebelum Revisi | Setelah Revisi |
|---|---|---|
| Dasar Perhitungan | Pendapatan relevan (relevant turnover) | Rata-rata omzet global 3 tahun, maks. 10% |
| Landasan Hukum | Putusan Excel Crop Care (Mahkamah Agung) | UU Persaingan 2023 + Pedoman 2024 |
Apple secara terpisah menggugat keabsahan kerangka ini melalui pengadilan, dengan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Delhi pada November 2025. Strategi Apple tampak jelas: menunda penyelidikan App Store hingga gugatan atas kerangka hukum yang lebih mendasar tersebut mendapat putusan. Putusan 15 Juli ini secara efektif memblokir strategi tersebut.
CCI vs Apple: Dua Narasi yang Bertolak Belakang
Mengutip Reuters melalui 9to5Mac, CCI menuduh Apple berulang kali meminta perpanjangan tenggat waktu dan menahan penyerahan data keuangan yang diperlukan untuk penyelidikan. Apple, di sisi lain, berpendapat bahwa CCI telah melampaui kewenangannya dengan memaksa pengungkapan data keuangan global.
| Pihak | Klaim Utama |
|---|---|
| CCI (Regulator) | Apple menunda proses dan menolak menyerahkan data keuangan yang dibutuhkan |
| Apple | CCI melampaui kewenangan yudisial dengan meminta data keuangan global |
Perlu dicatat, investigasi ini bermula pada 2021 dari pengaduan lembaga nirlaba, kemudian bergabung dengan Match Group (perusahaan induk Tinder) dan sejumlah perusahaan rintisan India yang diwakili oleh Alliance of Digital India Foundation (ADIF).
Temuan CCI dan Pergeseran Pangsa Pasar Apple di India
Laporan investigator CCI yang dirilis Juli 2024 menyimpulkan bahwa Apple menyalahgunakan posisi dominannya dengan mewajibkan pengembang menggunakan sistem pembelian dalam aplikasi (in-app purchase/IAP) milik Apple sendiri, dengan komisi hingga 30%.
Apple selama ini berargumen bahwa pangsa pasarnya di India kecil dibandingkan Android. Namun data terkini menunjukkan tren yang berbeda: pangsa pasar Apple di India tercatat 4% dua tahun lalu, naik menjadi 7% pada 2024, dan mencapai rekor tertinggi 9% pada 2025. Argumen defensif Apple pun semakin sulit dipertahankan.
Sebagai preseden, Google Play Store telah lebih dulu menghadapi proses serupa—penyelidikan dimulai 2020 dan keputusan dijatuhkan pada 2022, dengan CCI mengakui adanya penyalahgunaan sistem pembayaran dan menjatuhkan denda.
Apa yang Akan Terjadi Hingga 15 Juli 2026?
Hingga sidang berikutnya, CCI dapat terus menerima data dan informasi dari Apple, namun tidak boleh mengeluarkan sanksi atau perintah perbaikan apa pun. Dua hal yang patut dicermati:
- Sejauh mana Apple dinilai telah "kooperasi" — khususnya apakah Apple bersedia menyerahkan data omzet global yang menjadi inti tuntutan CCI
- Nasib gugatan terpisah Apple atas kerangka denda berbasis omzet global — jika gugatan ini berhasil, seluruh lanskap penyelidikan App Store bisa berubah drastis
Bagi konsumen dan pengembang aplikasi di Indonesia, perkembangan ini layak diperhatikan. Jika kerangka denda berbasis omzet global dipertahankan dan Apple pada akhirnya dikenai sanksi, tekanan terhadap struktur komisi App Store bisa berdampak pada kebijakan App Store secara regional, termasuk di pasar Asia Tenggara. Meski dampak langsung terhadap Indonesia belum dapat dipastikan saat ini, preseden hukum yang terbentuk di India berpotensi memengaruhi negosiasi regulasi serupa di negara-negara berkembang lainnya.
