Gelombang penolakan warga terhadap pembangunan pusat data (data center) AI kini semakin nyaring terdengar di Amerika Serikat. Di Pennsylvania, ratusan warga menghadapi Gubernur Josh Shapiro dalam sebuah town hall selama dua jam penuh, menuduh pemerintah negara bagian telah "menggusur" kepentingan masyarakat demi kepentingan industri teknologi. Laporan ini penting dicermati, termasuk oleh pembaca di Indonesia yang mulai menyaksikan ekspansi serupa di dalam negeri.
Town Hall Dua Jam: 20 Warga Naik Podium, Gubernur Dikecam Keras
Berdasarkan laporan Inside Climate News yang dikutip Tom's Hardware, sekitar 20 pembicara secara bergantian menyampaikan keberatan mereka terhadap kebijakan Gubernur Shapiro yang mendukung ekspansi data center di seluruh Pennsylvania.
Kelly Donia, warga East Whiteland Township — sekitar 32 kilometer di timur laut Philadelphia — menyatakan secara terbuka bahwa ia mencabut dukungannya kepada Shapiro, meski terdaftar sebagai anggota Partai Demokrat. "Dia sedang kehilangan basis pendukungnya," ujar Donia, seraya menambahkan bahwa ia akan menjadikan upaya menggagalkan karier politik Shapiro sebagai prioritas pribadinya.
Jennifer Dusart dari Mechanicsburg menyebut warga telah "bulldozed over" — digusur begitu saja — tanpa keterlibatan yang berarti. Ia menegaskan bahwa inti persoalannya adalah kepercayaan publik dan transparansi: terlalu sering warga baru mengetahui keberadaan suatu proyek setelah keputusan sudah diambil.
Tiga keluhan utama yang berulang kali muncul dalam forum tersebut adalah:
- Kenaikan tagihan listrik akibat lonjakan konsumsi energi data center
- Konsumsi air dalam jumlah masif untuk sistem pendingin
- Polusi suara dari fasilitas yang dibangun berdekatan dengan kawasan permukiman
Respons Pemerintah Negara Bagian: "Standar Kami Justru Diperketat"
Gubernur Shapiro tidak berbalik arah. Juru bicaranya, Rosie Lapowsky, mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa perusahaan yang ingin mendapat dukungan penuh negara bagian — termasuk keringanan pajak dan percepatan perizinan — harus memenuhi standar ketat soal transparansi, perlindungan lingkungan, dan dampak terhadap komunitas.
"Ini bukan untuk menurunkan standar proyek, melainkan untuk menaikkannya," demikian bunyi pernyataan tersebut.
Komisi Utilitas Publik (PUC) Pennsylvania juga telah menerbitkan panduan penanganan pelanggan berdaya besar seperti data center. Perusahaan listrik PECO — yang melayani kawasan tenggara Philadelphia — dilaporkan telah mengikat kontrak yang mewajibkan pelanggan besar menanggung sepenuhnya biaya peningkatan infrastruktur transmisi tegangan tinggi. Langkah ini dimaksudkan agar pelanggan rumah tangga tidak ikut menanggung beban kenaikan tarif.
Namun bagi banyak warga, langkah-langkah tersebut dinilai belum cukup dan datang terlambat.
Moratorium Tiga Tahun dan Akar Masalah: Insentif Pajak 2021
Senator negara bagian Katie Muth (Demokrat, Philadelphia) dikabarkan berencana mengajukan RUU yang akan memberlakukan moratorium selama tiga tahun terhadap seluruh proyek data center di Pennsylvania. Jika disahkan, Pennsylvania akan bergabung dengan sejumlah pemerintah daerah yang telah lebih dulu menerapkan pembekuan serupa.
Anggota DPR negara bagian Jamie Walsh (Republik, Luzerne County) menunjuk undang-undang tahun 2021 yang memberikan insentif pajak bagi pengembang data center sebagai salah satu faktor utama mengapa investasi di sektor ini membanjiri Pennsylvania. Insentif itulah yang kini menjadi bumerang di mata sebagian warga.
Fenomena Nasional: 70% Warga AS Menolak Data Center di Dekat Rumah Mereka
Penolakan di Pennsylvania bukan kasus terisolasi. Survei menunjukkan bahwa 70% warga Amerika Serikat menolak pembangunan data center di dekat tempat tinggal mereka. Beberapa kasus konkret yang telah terdokumentasi antara lain:
| Lokasi | Dampak yang Dilaporkan |
|---|---|
| Fayette County, Georgia | Satu data center mengonsumsi 29 juta galon air dalam 15 bulan; tekanan air di sekitarnya turun drastis |
| Berbagai negara bagian | Keluhan polusi suara dari fasilitas yang dibangun berdekatan dengan permukiman dan infrastruktur publik |
| Maryland | Warga menanggung biaya peningkatan jaringan transmisi sekitar $2 miliar (sekitar Rp 32.500.000.000.000) untuk data center AI yang melayani kebutuhan di luar negara bagian tersebut |
Sejumlah perusahaan hyperscaler AI telah berjanji meminimalkan dampak lingkungan di sekitar lokasi mereka, tetapi bagi komunitas yang sudah merasakan dampaknya, janji tersebut dianggap datang terlambat.
Relevansi bagi Indonesia: Ekspansi Data Center yang Juga Sedang Berlangsung
Bagi pembaca di Indonesia, dinamika di Pennsylvania ini bukan sekadar berita luar negeri. Indonesia sendiri tengah menjadi salah satu tujuan investasi data center terbesar di Asia Tenggara, dengan sejumlah proyek berskala besar yang sedang atau akan dibangun di Jabodetabek, Batam, dan Ibu Kota Nusantara.
Persoalan yang muncul di Amerika Serikat — lonjakan konsumsi listrik dan air, serta minimnya keterlibatan warga dalam proses perizinan — adalah isu yang sangat mungkin muncul di Indonesia seiring meningkatnya kepadatan infrastruktur digital. Kasus Pennsylvania dapat menjadi cermin awal: seberapa jauh regulasi dan mekanisme konsultasi publik di Indonesia sudah siap menghadapi tekanan serupa?
Perkembangan RUU moratorium yang diusulkan Senator Muth dan respons Gubernur Shapiro ke depannya layak terus dipantau sebagai preseden kebijakan yang bisa memengaruhi pendekatan regulasi di negara-negara lain, termasuk Indonesia.
