Dokumen internal yang bocor ke publik mengungkap bahwa otoritas keamanan Amerika Serikat — termasuk Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) dan FBI — diduga mulai mengklasifikasikan gerakan penolakan terhadap pembangunan data center AI sebagai bentuk "ekstremisme anti-teknologi". Laporan ini pertama kali diterbitkan oleh Wired dan dikutip oleh Tom's Hardware, memicu perdebatan serius soal batas antara pengawasan keamanan dan kriminalisasi protes damai.
Isi Dokumen Bocor: Protes Warga Disamakan dengan Ancaman Keamanan
Menurut laporan yang beredar, sebuah unit intelijen dan kontraterorisme AS menyatakan dalam dokumennya bahwa:
"Dalam lima tahun ke depan, kekacauan yang ditimbulkan oleh teknologi AI yang berkembang pesat berpotensi memicu aksi protes besar-besaran, yang kemudian dapat berkembang menjadi kerusuhan sipil dan aktivisme kekerasan yang bersifat anti-teknologi — terutama di kawasan metropolitan besar seperti New York City."
Lebih jauh, sebuah fusion center (pusat berbagi informasi antara pemerintah federal, negara bagian, dan lokal) di Pennsylvania Barat dilaporkan memasukkan "aktor bermusuhan" dalam satu kategori yang sama, mulai dari organisasi yang didukung negara asing, kelompok kriminal, hingga ekstremis lingkungan hidup dan homegrown extremists. Data center AS disebut sebagai target potensial, dengan skenario yang mencakup penyalahgunaan untuk penambangan kripto hingga akses ke infrastruktur data AS melalui perusahaan cangkang.
Tom's Hardware mencatat bahwa laporan-laporan semacam ini cenderung "menggabungkan berbagai pandangan, kekhawatiran, bahkan trolling di media sosial ke dalam satu kategori luas" — sebuah pendekatan yang dinilai bermasalah secara metodologis.
Mengapa Warga AS Menolak Data Center AI?
Penolakan ini bukan tanpa dasar. Survei yang dikutip dalam laporan menyebutkan bahwa sekitar 70% warga AS menentang pembangunan data center AI di dekat tempat tinggal mereka. Kekhawatiran utama yang dilaporkan meliputi:
- Lonjakan tagihan listrik akibat konsumsi energi yang masif
- Penggunaan air dalam jumlah besar yang berdampak pada kualitas air lokal
- Kebisingan 24 jam yang merusak ketenangan kawasan pedesaan
Ketegangan di ruang publik pun meningkat. Sejumlah forum dengar pendapat dan pertemuan dengan pejabat setempat dilaporkan berakhir ricuh. Bahkan ada laporan tentang warga yang ditahan hanya karena melebihi batas waktu berbicara beberapa detik.
Dampak nyata dari penolakan ini sudah terasa di tingkat kebijakan. Negara bagian Maine menjadi yang pertama di AS menerapkan moratorium di tingkat negara bagian, menghentikan sementara proyek data center berskala besar hingga Oktober 2027. Di Utah, warga Box Elder County sedang mengumpulkan lebih dari 5.000 tanda tangan untuk menggelar referendum guna membatalkan persetujuan yang sudah diberikan oleh dewan county.
Dari sisi bisnis, antara Desember 2025 hingga Januari 2026, tercatat 26 proyek data center dibatalkan. Lembaga riset Sightline Climate memperkirakan 30–50% kapasitas data center yang dijadwalkan beroperasi pada 2026 kemungkinan tidak akan terealisasi tepat waktu.
Kekerasan Nyata yang Memperkuat Argumen Pengawasan
Terlepas dari kritik terhadap pendekatan pengawasan yang terlalu luas, terdapat insiden kekerasan nyata yang menjadi konteks penting. Pada April 2026, seorang pria melemparkan bom molotov ke kediaman CEO OpenAI Sam Altman dan kini menghadapi dakwaan percobaan pembunuhan. Anggota dewan kota Indianapolis, Ron Gibson, juga dilaporkan menjadi sasaran penembakan — 13 peluru ditembakkan ke rumahnya — setelah ia menyatakan dukungan terhadap proyek data center senilai $500 juta (sekitar Rp 8.125.000.000.000).
Laporan dari Soufan Center menyebutkan bahwa sebagian besar retorika kekerasan anti-AI memang diarahkan kepada fasilitas data center. Di sisi kebijakan, National Security Presidential Memorandum 7 (NSPM-7) yang dikeluarkan Presiden Trump dilaporkan menginstruksikan Departemen Kehakiman untuk menargetkan individu dengan ideologi yang dianggap "anti-Amerika, anti-Kristen, atau anti-kapitalisme". Kepala kontraterorisme Sebastian Gorka juga secara eksplisit menempatkan ekstremisme sayap kiri sebagai prioritas utama.
Perpaduan antara insiden kekerasan nyata dan arah kebijakan pemerintahan ini, menurut para pengamat, menciptakan kondisi yang memudahkan perluasan pengawasan secara lebih luas.
Kritik dari Pakar Hak Sipil
Spencer Reynolds, penasihat senior dari NAACP Legal Defense Fund, mempertanyakan validitas dokumen-dokumen intelijen semacam ini:
"Laporan-laporan intelijen ini merupakan bagian dari tradisi panjang lembaga-lembaga yang mengategorikan protes dan perbedaan pendapat yang kuat sebagai pertanda kekerasan."
Reynolds menambahkan bahwa suspicious activity reports (laporan aktivitas mencurigakan) kerap dibuat berdasarkan standar yang longgar dan ambigu, sehingga membuka ruang bagi bias personal para petugasnya. Para pakar yang dikutip dalam laporan juga menegaskan bahwa sejumlah perilaku yang masuk dalam daftar "aktivitas mencurigakan" sebenarnya masih berada dalam koridor protes damai yang dilindungi hukum.
Perlu ditekankan bahwa dokumen ini belum dikonfirmasi secara resmi oleh DHS maupun FBI. Ini masih merupakan laporan berdasarkan dokumen yang diduga bocor, dan isi serta kebijakan operasionalnya masih dapat berubah seiring munculnya informasi baru.
Relevansi bagi Industri Teknologi Global
Bagi industri teknologi secara global — termasuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi atau berencana berekspansi di kawasan Asia Tenggara — dinamika di AS ini memberikan sinyal penting. Penolakan komunitas lokal terhadap infrastruktur AI bukan lagi sekadar isu pinggiran; ia kini mampu menghentikan proyek senilai miliaran dolar dan memaksa perubahan kebijakan di tingkat negara bagian.
Bagi konsumen dan pemangku kepentingan di Indonesia, perkembangan ini relevan mengingat rencana ekspansi data center di kawasan ASEAN terus meningkat. Proses persetujuan komunitas dan transparansi dampak lingkungan — mulai dari konsumsi energi hingga penggunaan air — kemungkinan akan menjadi faktor yang semakin krusial dalam setiap proyek infrastruktur AI ke depan, tidak hanya di AS.
Sumber
- Tom's Hardware — Leaks reveal US authorities concerned about the rise of 'anti-tech extremists' as AI data center issues become increasingly contentious
- Gizmodo — Some Locals Are Using AI to Protest Against Data Centers
- CNN Business — Why Utah residents are protesting a massive AI data center project backed by Kevin O'Leary
